Taipei
SmokersWorld
—
Ribuan pengunjuk rasa yang sebagian besar berusia muda mengepung badan legislatif Taiwan hingga larut malam pada hari Selasa, memprotes desakan partai-partai oposisi agar pemimpin baru Taiwan dan pemerintahannya diawasi lebih ketat oleh parlemen yang dikendalikan oleh anggota parlemen yang menginginkan hubungan lebih dekat dengan Tiongkok.
Protes tersebut menandai awal yang kacau dalam masa kepresidenan Lai Ching-te, yang dilantik pada hari Senin setelah memenangkan masa jabatan bersejarah ketiga berturut-turut untuk Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, yang memperjuangkan kedaulatan Taiwan dan dibenci oleh Beijing.
Hal ini juga menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintahan baru Lai tanpa mayoritas parlemen, yang kini dikendalikan oleh dua partai oposisi, Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP).
Para pengunjuk rasa marah dengan apa yang mereka lihat sebagai upaya KMT dan TPP untuk mempercepat rancangan undang-undang melalui badan legislatif, yang akan memberi parlemen kekuasaan luas untuk menerapkan pengawasan yang lebih besar terhadap cabang eksekutif pemerintahan.
Beberapa pengunjuk rasa membawa bunga matahari, sebagai bentuk penghormatan terhadap gerakan protes yang dipimpin mahasiswa pada tahun 2014 yang menyaksikan ratusan mahasiswa menduduki badan legislatif selama berminggu-minggu sebagai protes terhadap perjanjian perdagangan kontroversial KMT dengan Tiongkok. Protes-protes tersebut berperan penting dua tahun kemudian dalam kekalahan KMT dalam pemilu, yang sejak itu tidak mampu merebut kembali kursi kepresidenan.
Berdasarkan rancangan undang-undang tersebut, pejabat pemerintah – termasuk presiden – dapat didenda atau dipenjara karena tindakan yang menurut para kritikus merupakan pelanggaran pidana baru berupa “penghinaan terhadap parlemen,” jika mereka kedapatan membuat pernyataan palsu kepada badan legislatif.
Mereka juga dapat dihukum jika menolak menjawab pertanyaan atau memberikan dokumen, atau menyembunyikan informasi selama persidangan.
Para penentang mengatakan usulan tersebut dapat memaksa para pejabat untuk mengungkapkan informasi sensitif kepada parlemen – seperti informasi yang berkaitan dengan diplomasi dan pertahanan – atau menghadapi hukuman pidana. Mereka yakin hal ini berpotensi merusak keamanan pulau tersebut.
DPP juga menuduh pihak oposisi berusaha memaksakan RUU tersebut tanpa memberikan waktu yang cukup untuk pembahasan kebijakan.
Sementara itu, KMT dan TPP berargumen bahwa undang-undang baru ini diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memberantas korupsi, serta menunjukkan adanya check and balances legislatif terhadap kekuasaan eksekutif di seluruh dunia. Mereka juga menuding DPP menyebarkan disinformasi dan berupaya melumpuhkan lembaga legislatif.
Sebagai tanda perpecahan politik yang memanas, ketidaksepakatan mengenai RUU reformasi yang kontroversial meletus pada Jumat lalu dalam perkelahian di ruang parlemen – sebuah kekacauan yang menyebabkan beberapa anggota parlemen melompati meja dan menarik rekan-rekannya ke lantai, dan beberapa anggota dibawa ke rumah sakit. .
Pada hari Selasa, ketika parlemen melanjutkan pertemuannya untuk membahas RUU tersebut, para pengunjuk rasa berkumpul di luar Gedung Legislatif Yuan – parlemen unikameral Taiwan – dari pagi hingga tengah malam, menghadapi hujan lebat di sore hari. Banyak yang bergabung setelah menyelesaikan sekolah dan bekerja, dan penyelenggara mengklaim lebih dari 30.000 peserta.
Beberapa orang mengangkat poster yang menyebut proses legislatif sebagai “kotak hitam” dan menuntut agar RUU tersebut dicabut. Yang lain meneriakkan: “Tidak ada diskusi, tidak ada demokrasi!”
Ricky Li, seorang pekerja kantoran berusia 28 tahun, mengatakan dia khawatir dengan kata-kata yang tidak jelas dalam RUU tersebut dan kurangnya konsultasi.
“Saya khawatir hal ini akan membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh para pembuat undang-undang… Bagaimana jika para pembuat undang-undang mulai menggunakan kekuasaan yang baru diperoleh untuk melakukan balas dendam terhadap lawan politik mereka?” katanya, seraya mencatat bahwa RUU tersebut belum dibahas secara memadai dan kurang transparan.
“Mengingat keadaan hubungan lintas selat saat ini dan pemerintahan baru yang baru saja menjabat, serangan oposisi terhadap institusi demokrasi dan landasan politik Taiwan memerlukan perhatian kita.”
Pembahasan RUU tersebut diperkirakan akan dilanjutkan di legislatif pada hari Jumat.
Lai, 64 tahun, mantan dokter dan wakil presiden, dilantik pada hari Senin bersama Wakil Presiden baru Hsiao Bi-khim, yang baru-baru ini menjabat sebagai utusan utama Taiwan untuk Amerika Serikat.
Baik pemimpin maupun partainya secara terbuka dibenci oleh Beijing karena memperjuangkan kedaulatan Taiwan. Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa mengatakan demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri adalah bagian dari wilayahnya, meskipun mereka tidak pernah menguasainya, dan telah berjanji untuk mengambil alih pulau itu, jika perlu dengan kekerasan.
